Pasang iklan

Masyarakat Adat Pulau Buru Menolak Danau Rana Sebagai Destinasi Wisata Dunia

Gema.id Ambon –Menolak Danau Rara untuk dijadikan sebagai destinasi wisata dunia oleh Bupati Buru Ramly Umasugy, puluhan pemuda melakukan aksi demo di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (22/8/2019).

Para pemudah tersebut menyebut dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru. Mereka melakukan aksi tersebu untuk menuntut Gubernur Maluku (Murad Ismail) agar menerima pernyataan sikap mereka.

Sesuai dengan surat edaran Bupati Ramly No.049/269 tentang imbauan mewujudkan Danau Rana sebagai surga tersembunyi populer pada dominasi Anugrah Pesona Indonesia (API).

Namun, koordinator aksi demo dari Aliansi Masyarakat Adat Buru (Helmy Lesbasa) menolak surat edaran tersebut.

Para demonstran bersedia menerima pernyataan sikap dari Kepala Sub Bidang Konflik Vertikal Dan Horizontal Kasbangpol Pemprov Maluku (La Alia).

Setelah mendapat penjelasan bahwa Gubernur Murad, Wagub Barnabas Orno dan Sekda Hamin Bin Thahir tidak berada di tempat.

Mereka juga yang menyebut dirinya anak cucu dari 24 suku Pulau Buru menolak Danau Rana untuk dijadikan sebagai tempat wisata baik nasional maupun internasional. Sebab, hal itu juga bisa merusak tatanan dan keberlangsungan pelestarian adat Pulau Buru seutuhnya.

Demonstran terbut juga menuntut Bupati supaya mengeluarkan surat pembatalan untuk tidak melanjutkan rencananya membuat Danau Rana masuk dalam ajang nominasi wisata dunia yang diselenggarakan oleh API.

Selain itu, mereka meminta kepada Bupati untuk menginstruksikan Dinas Pariwisata kabupaten Buru untuk tidak melanjutkan program pencanangan Danau Rana Sapa Dunia.

Tambahnya, ia minta penghapusan semua video-video promosi Danau Rana sebagai wisata internasional yang ada di youtube.

Helmy menjelaskan, pera pemangku adat menolak pengembangan Danau Rana sebagai objek wisata dunia karena hal itu mengancam akan hilangnya nilai-nilai religius magic, barang-barang peninggalan adat, khususnya piring antik dan barang berharga lainnya.

Lanjutnya, hal itu juga akan mengancam kelestarian lingkungan, kestabilan ekonomi, kenyamanan, kepadatan pengaturan dari pihak luar dan pembangunan berlebihan.

“kami telah menyampaikan aspirasi di kantor Gubernur Maluku, selanjutnya kami akan melakukan aksi di depan Kantor Bupati Buri di Namlea dengan melibatkan para tua-tua adat dari 24 suku di Pulau Buru. Jadi, jadi kami minta Gubernur Maluku untuk menindaklanjuti sikap pernyataan kami, karena aksi demonstrasi dalam jumlah peserta yang lebih besar siap kami laksanakan jika gubernur tidak melakukannya.”

Tegas Helmy

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)