Pasang iklan

Hasil IKPA Triwulan II Tahun 2019, Perwakilan BKKBN Maluku Mendapat Posisi Ke-5

...

Gema.id Ambon – Hasil Indikator Kinerja Pengelolaan anggaran (IKPA) triwulan II di tahun 2019 ini, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Maluku mendapat posisi ke- 5 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Meskipun sudah masuk dalam posisi ke 5, tetap berusaha untuk meningkatkan mutu dan prestasi yang telah didapatkan.

Pada triwulan II tahun anggaran 2019, 5 satuan kerja (Satker) dengan mendapatkan nilai IKPA terbaik dan tertinggi yaitu; Jawa Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Maluku.

Lima Satker dengan pencapaian nilai IKPA terbaik pada triwulan II tahun anggaran 2019 adalah Jawa Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Maluku. Provinsi Maluku menjadi perwakilan Indonesia bagian Timur.

“Provinsi Maluku saat ini mewakili Indonesia Timur pada pencapaian IKPA triwulan II tahun anggaran 2019.”

Kata Dra. Renta Rego (Plt. Kepala perwakilan BKKBN provinsi Maluku), Ambon, Kamis (16/8/2019)

Jelasnya, semua ini didapatkan dengan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB) dan instansi-instansi terkait di kota dan kabupaten yang ada di Maluku.

Dengan keberhasilan yang didapatkan saat ini, harapannya dukungan ini selalu berkesinambungan dan berkelanjutan untuk kedepannya, karena tahun 2019 merupakan tahun terakhir pada program rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Peningkatan anggaran pada perwakilan BKKBN provinsi Maluku mencapai 54 ,67 persen pada bulan Juli 2019 dan 59,1i persen pada bulan Agustus 2019.

Sedangkan peningkatan program yang lainnya baru mencapai 49 persen dan Maluku membutuhkan anggaran dana yang besar karena Maluku merupakan provinsi yang mempunyai banyak pulau.

Lanjutnya, perwakilan BKKBN Provinsi Maluku per Desember 2019 harus mencapai target jumlah peserta KB yang aktif memakai alat kontrasepsi MKJP minimal 99 persen karena ini merupakan kontrak kinerja dengan BKKBN pusat.

Jumlah kampung KB yang menjadi contoh pada tingkat kota atau kabupaten, diharapkan terbentuk 1 percontohan kampung KB untuk 1 kabupaten, seperti 1 kampung KB percontohan yang terus dibina pada tingkat provinsi,. Selain itu, masih ada beberapa indikator penilaian yang lain seperti indikator kinerja rencana strategi provinsi Maluku.

Persentase kampung KB yang sudah memiliki kelompok kerja kampung KB sebanyak 65 persen, pemberdayaan dan ketahanan keluarga sebanyak 100 persen dan reproduksi kesehatan dan KB sebanyak 85 persen.

Beri tanggapan